pariwisata kota probolinggo

Polisi Selidiki Penebangan Mangrove

  Dibaca : 235 kali
Polisi Selidiki Penebangan Mangrove
space ads post kiri

* Dibabat Peserta Kerja Bakti Bareng Walikota

Penebangan tanaman pantai (mangrove) dengan berbagai alasan jelas melanggar perundang-undangan. Pada UU/41/1999 tentang Kehutanan diantaranya, diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi. Begitu juga pada UU/27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Pembabatan mangrove berpotensi tindak pidana. Harus diusut dan dipidanakan,” kata Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kota Probolinggo, Budi Krisyanto, Kamis (18/2).

Jawaban tersebut untuk menanggapi soal pembabatan mangrove di tepi saluran air di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) beberapa waktu lalu.

Larangan penebangan mangrove, lanjut Budi, tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan. Sedangkan pidananya diatur pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar.

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Probolinggo itu menjelaskan, penebangan pohon mangrove akan merusak biota laut yang hidup di bawahnya. Bahkan serapan air akan berkurang karena mangrove ditebang hingga pangkalnya.

Senada dengan Budi Krisyanto, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Sumaryono, melalui Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Trisno Nugroho menyatakan, penebangan mangrove melawan hukum. Bahkan, untuk memastikan unsur pelanggarannya, polisi melakukan penyelidikan.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional