pariwisata kota probolinggo

711 Guru Honorer TK Tak Gajian 6 Bulan

  Dibaca : 380 kali
711 Guru Honorer TK Tak Gajian 6 Bulan
bersihkan tmp
space ads post kiri

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengharuskan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) harus berbadan hukum “memakan korban”. Sebanyak 711 guru honorer Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Probolinggo pun terpaksa gigit jari karena tidak menerima gaji selama 6 bulan karena lembaganya tidak berbadan hukum.

Bupati Tantri memberikan insentif bagi guru TK beberapa waktu lalu

Bupati Tantri memberikan insentif bagi guru TK beberapa waktu lalu

Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Syamsul Huda membenarkan, fakta pahit yang dihadapi ratusan guru honorer TK tersebut. “Bagaimana lagi memang terkendala SK Menkumham,” ujarnya, Rabu (20/1).

Syamsul memaparkan, jika lembaga (TK) diakui Kemenkumham, maka guru-guru honorer di TK mendapatkan kucuran Bosda Rp 225.000/orang. Ternyata terdapat 711 guru honorer TK yang lembaganya belum berbadan hukum. “Mereka sudah 6 bulan ini tidak menerima gaji,” ujarnya.

Sebenarnya pihak Dispendik mengaku, sangat kasihan dengan nasib para guru honorer TK. “Tetapi Permendagri Nomor 900/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 mengharuskan setiap sekolah memiliki SK Menkumham jika ingin menerima anggaran dari pemerintah,” ujar Syamsul.

Terkait keluhan 711 guru honorer TK, Dispendik berusaha agar dana Bosda tetap bisa dicairkan termasuk untuk gaji guru. Namun Dispendik sebatas mengusulkan, tinggal menunggu persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Selama masih bisa memungkinkan dicairkan Silpa Bosda pada 2015, kita akan mengusahakan,” ujarnya.

Kondisi guru-guru honorer TK yang memprihatinkan itu dibenarkan Salamah (34), guru TK PKK Gita Dharma di Pulau Giliketapang, Kabupaten Probolinggo. “Saya dan lima guru TK PKK Gita Dharma tidak bisa mendapatkan gaji kami selama enam bulan,” ujarnya.

Salamah mengakui, yang menjadi hambatan adalah status sekolah (TK) yang belum berbadan hukum (sesuai SK Menkumham). “Kalau Bosda tidak bisa cair ya kami harus menalangi sendiri untuk biaya operasional pendidikan di TK kami,” ujarnya.(gus/mus)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional